makalah siap

Nilai Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintah

1.Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain.sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh  mengenai sesuatu yang hidup  dalam pikiran seseorang  atau sebagian besar  anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik.pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai , yaitu :ketuhanan,kemanusian,persatuan,kerakayatan,dan keadilan. Pancasila sebagai suatu  sistem  nilai termasuk kedalam nilai moral  ( nilai kebaikan ) dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak.

Adapun kualitas nilai pancasila bersifat obyektif dan subjektif.

a.Nilai –Nilai Dasar Pancasila Bersifat Universal Objektif

Artinya nilai-nilai tersebut dapat  dipakai dan diakui  oleh Negara-negara lain walaupun tentunya tidak diberi nama pancasila. Kaelan mengatakan bahwa nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.       Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat dan maknanya yang terdalam  menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak  karna hakikatnya Pancasila  adalah nilai

b.      Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang artinya keberlakuannya sejak  zaman dahulu,masa kini,dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untukegara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat,kebudayaan,tata hidup  kenegaraan dan tata hidup beragama.

c.       Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum   memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara  yang fundamental ,sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia

b. Pancasila Bersifat Subjektif

artinya nilai-nilai pancaila itu terlekat pada masyarakat,bangsa,dan negara Indonesia.Darmodihardjo mengatakan bahwa:

a.       Nilai Pancasila yang timbul dari bangsa Indonesia sendiri,sehingga  bangsa Indonesia  sebagai kausa materialis. Nilai-Nilai tersebut sebagai hasil            pemikiran,penilaian,dan refleksi  filosis  bangsa Indonesia.

b.      Nilai-Nilai  Pancasila merupakan firasat (pandangan hidup ) bangsa Indonesia, sehingga menjadi jati diri bangsa  yang diyakini sebagai  sumber nilai atas kebenaran,kebaikan,keadilan,dankebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat ,berbangsa,dan bernegara

c.       Nilai-Nilai  Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai  dengan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber  pada kepribadian bangsa.

Walaupun Pancasila merupakan falsafah hidup tetapi Negara sebagai institusi  mempunyai dua tugas utama  yaitu:

a. melindungi segenap dan seluruh warga negara

b.  membuat atau menciptakan kesejahteraan sosial dan tidak berhak membuat standar moral.

2. Implementasi Pancasila

Adapun landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Tiga tata nilai utama tersebut yaitu:

a.       Dimensi spiritual

Mengandung makna bahwa pncasila mengandung nila-nilai keimanan dan ketakwaan kepada tuhan sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atas perjuangan bangsa Indonesia  merebut kemerdekaan terwujud.

b.       Dimensi kultural

Mengandung makna bahwa pancasila merupakan landasan falsafah negara,pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara

c.       Dimensi institusional

Mengandung bahwa pancasila harus  sebagai landasan utama  untuk mencapai cita-cita ,tujuan bernegara ,dan dalam penyelenggaraan  pemerintahan.

Aktualisasi  dimensi spiritual dalam pancasila tergambar dalam sila ketuhanan yang maha esa .hal ini berari bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meniggalkan prinsip  keimanan dan ketakwaan  terhadap tuhan yang maha esa.nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara Negara  memiliki keterpautan hubungan dengan sang penciptanya .artinya , didalam menjalankan  tugas sebagai penyelenggara Negara itdak hanya dituntut  patuh terhadap peraturan  yang berkaitan  dengan tugasnya,tetapi juga harus  dilandasi oleh satu pertanggungjawaban  kelak kepada tuhan didalam pelaksanaan tugasnya.

Tiga nilai utama  yang tertuang dlam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dalam system dan proses penyelengaraan pemerintahan  dan pembangunan bangsa.

3. Nilai –Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara

Pengkajian pancasila  secara filosofis  dimaksudkan  untuk mencapai hakikat atau makna  terdalam dari pancasila.

Penyelengaraan Negara  harus berdasarkan nilai –nilai pancasila  yang terdapat dalam  pembukaan uud nri tahun 1945 sebagai berikut :

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

2) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

3) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.

4) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.

5) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab

1) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.

2) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.

3) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

1) Nasionalisme

2) Cinta bangsa dan tanah air

3) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa

4) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit.

5) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

1) Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama secara

bulat.

3) Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.

4) Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.

2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

MAKALAH

DISUSUN OLEH :

1. BEVIO EXPANSYAH

2. DARMA

3.EGA PRADINI

4. NURHAYATI

5. SODIKIN

KELAS X

SEMESTER GANJIL

MA AL KHAIRIYAH






Kesimpulan

Nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nilai tersebut mengantarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai tersebut akan bermanfaat apabila nilai itu diterapkan atau diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi tersebut dapat diwujudkan dengan perilaku kita sebagai masyarakat selaku subyek pelaku implementasi.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan melalui sila-silanya. Contohnya adalah penerapan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” yaitu dengan shalat berjamaah, toleransi antar umat beragama, dan membina kerukunan antar umat beragama. Contoh penerapan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yaitu tolong menolong dalam masyarakat. Contoh penerapan sila ketiga “Persatuan Indonesia” yaitu tidak membuat kerusuhan atau perang antar suku. Contoh sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah ikut serta dalam Pemilu. Contoh penerapan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” adalah berlaku adil dalam semua aspek dalam kehidupan.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa satu kegiatan dapat mencerminkan implementasi dari semua sila Pancasila. Seperti contoh membantu sesama itu dapat mencerminkan penerapan sila 1,2,3,4, dan 5 dari Pancasila, karena antar sila-sila dalam Pancasila itu terdapat suatu keterkaitan yang kuat yang tak terpisahkan dimana apabila salah satu nilai dari sila tersebut diamalkan, maka nilai-nilai sila yang lainpun akan teramalkan pula.